PERSYARATAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR

Berikut kami memberitahukan persyaratan Tugas Belajar dan  Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori:

PERSYARATAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

PNS YANG DAPAT DIIZINKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR APABILA MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. MASA PNS SEKURANG-KURANGNYA 1 (SATU) TAHUN
  2. MEDAPATKAN IZIN / REKOMENDASI TERTULIS DARI KEPALA SKPD
  3. MENDAPATKAN SURAT PERSETUJUAN / REKOMENDASI BUPATI
  4. KHUSU UNTUK TUGAS BELAJAR YANG DIBIAYAI OLEH DAERAH, PNS WAJIB LULUS SELEKSI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
  5. PERGURUAN TINGGI TEMPAT PNS MELAKSANAKAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR ADALAH PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA YANG TERAKREDITASI BAN-PT

 

DOKUMENT PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

  1. SURAT PENGANTAR DARI INSTANSI
  2. REKOMANDASI DARI DINAS
  3. REKOMENDASI DARI BUPATI (DISPOSISI)
  4. SK PANGKAT TERAKHIR
  5. SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

 

DOKUMENT PERSYARATAN IZIN BELAJAR

  1. SURAT PENGANTAR DARI INSTANSI
  2. REKOMENDASI DARI DINAS
  3. SK PANGKAT TERAKHIR
  4. SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH
  5. MoU (JIKA MENGAMBIL UNIVERSITAS YANG MENJALIN KERJASAMA)

 

 

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihanmeliputi diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengkajian rencana dan program kerja penyelenggaraan kegiatan diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional;
  2. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan kegiatan diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional;
  3. Pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kegiatan diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional;
  4. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dengan satuan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
  5. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
  6. Penyusunan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pemerintah daerah dibidang pendidikan dan pelatihan;
  7. Pengendalian dan pembinaan administrasi teknis penyelenggaraan kegiatan diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional;
  8. Pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional;
  9. Pembinaan dan evaluasi kinerja seksi dilingkup Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  10. Pembinaan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :

  1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;
  2. Sub Bidang Diklat Teknis; dan
  3. Sub Bidang Diklat Fungsional.